Kamis , 21 Juni 2018

Korupsi Dermaga Sabang Rugikan Negara Rp 313 M

thejak.co – KPK menetapkan PT Nindya Karya (Persero) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga bongkar muat pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Sabang, Aceh. KPK menyebut proyek yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006-2011 ini merugikan negara Rp 313 miliar.

Selain PT Nindya Karya, lembaga antirasuah juga menjerat PT Tuah Sejati (TS) sebagai tersangka korporasi dalam kasus tersebut. KPK menduga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu melakukan permufakatan jahat dengan PT Tuah Sejati.

“Atas dugaan tersebut KPK melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka PT NK (Nindya Karya) dan PT TS (Tuah Sejati),” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di gedung KPK akhir pekan lalu.

Laode mengungkapkan, PT NK dan PT TS melalui Heru Sulaksono selaku Kepala Cabang PT NK Cabang Sumatera Utara dam Nanggroe Aceh Darussalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation diduga melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam pengerjaan proyek senilai Rp793 miliar itu.

KPK melihat nilai proyek pembangunan dermaga Sabang dari tahun 2006 sampai 2011 terus meningkat. Pada 2006 anggaran turun sebesar Rp8 miliar, 2007 sebesar Rp24 miliar, 2008 sebesar Rp124 miliar, 2009 sebesar Rp164 miliar, 2010 sebesar Rp180 miliar, dan pada 2011 sebesar Rp285 miliar.

“Tahun 2004 (sudah dianggarkan) senilai Rp7 miliar, tidak dikerjakan pada kurun 2004-2005 karena bencana Tsunami Aceh. Namun, uang muka telah diterima sebesar Rp1,4 miliar,” tuturnya.

Dia menerangkan ada 5 dugaan penyimpangan di pengerjaan proyek dermaga di Sabang. Pertama, pengerjaan dilakukan dengan pendekatan penunjukan langsung. Kedua, ada upaya mengarahkan pemenangan lelang proyek untuk PT Nindya Sejati Joint Operation.

Ketiga, ada rekayasa di penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penggelembungan harga. Keempat, pekerjaan utama di proyek itu dikerjakan oleh sub kontraktor. Kelima, pembangunan proyek dermaga itu dilakukan saat izin terkait dengan AMDAL dan lainnya masih bermasalah.

“Ketika kami melakukan pengecekan lapangan, itu betul-betul sangat mendukung. Sehingga hari ini kami memutuskan mengumumkan, karena bukti-buktinya sudah cukup untuk kasus ini,” kata Laode.

KPK menduga PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati menerima keuntungan Rp94,58 miliar dari korupsi di proyek ini. Perinciannya, PT Nindya Karya mendapat keuntungan Rp44,68 miliar. PT Tuah Sejati diduga memperoleh keuntungan Rp49,9 miliar.

KPK sudah memblokir rekening PT Nindya Karya yang dipakai untuk menerima pengiriman uang keuntungan itu. KPK juga menyita 2 aset milik PT Tuah Sejati berupa SPBU dan SPBN untuk nelayan senilai Rp12 miliar. KPK masih menelusuri aset-aset lain milik PT Tuah Sejati.

Laode menjelaskan peluang KPK melakukan pengembangan penyidikan juga terbuka. Namun, dia enggan berkomentar dengan dugaan keterlibatan Gubernur Aceh saat proyek itu berjalan. Dia hanya memastikan dugaan itu tetap diperhatikan oleh KPK dalam penyelidikan.

Kata dia, PT Nindya Karya menjadi BUMN pertama yang menjadi korporasi tersangka korupsi.  Dia berharap langkah KPK ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMN.

“Kami mengimbau kepada kementerian dan lembaga, yang mengurus BUMN, supaya segera memperbaiki tata kelola perusahaan,” kata Laode.

“Karena seharusnya BUMN-BUMN tersebut lebih bagus tata kelolanya dibanding perusahaan-perusahaan biasa,” Laode menambahkan.

Dia menjelaskan KPK sudah mempunyai program pencegahan korupsi korporasi. Laode berharap program pencegahan itu bisa diterapkan di semua BUMN.

“Kami akan bertemu dengan BUMN, khususnya [BUMN] jasa konstruksi. Kemudian [dengan] Kementerian PUPR, kami akan bertemu lagi.

Karena modus operandi yang berhubungan [dengan] bagaimana BUMN itu menyelewengkan, itu hampir sama [antara] satu proyek dengan yang lain,” kata Laode.

KPK menetapkan PT Tuah Sejati dan PT Nindya Karya sebagai tersangka pelanggaran pasal 2 ayat 1 dan/atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1. RBN

Share

Check Also

Milton – Boyman Terus Diminati Warga Kalimantan Barat

thejak.co – Hasil temuan ‘Survei Jajak Pendapat Masyarakat Kalimantan Barat Jelang Pilgub Kalimantan Barat 2018’ ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *