Kamis , 21 Juni 2018

KPK Dinilai Takkan Mampu Tuntaskan Kasus Century

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

thejak.co –  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fahri Hamzah, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak layak lagi menangani kasus Bank Century.

Fahri pun menyarankan Polri mengambil alih kasus yang telah merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun tersebut. “Saya melihat kasus Century sudah tidak layak diproses KPK, sebaiknya Mabes Polri mengambil alih kasus ini,” kata Fahri kepada wartawan.

Fahri beralasan, di internal KPK banyak konflik kepentingan. Menurut dia, publik juga tahu salah satu penyebab kasus Century tidak diproses, karena ada salah satu mantan pimpinan KPK pernah menjadi pengacara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sebenarnya bertanggung jawab dalam pencairan bailout Century.

Selain itu, Fahri menegaskan bahwa di era Kepala Bareskrim Polri Susno Duadji, kasus Century ini milik Mabes Polri yang sudah hampir menjangkau aktor-aktor intinya.

“Tetapi kemudian dilakukan audit, dan DPR mengambil alih dengan dibentuknya Pansus Angket. Pansus ini menghasilkan temuan luar biasa yang kemudian diserahkan ke KPK tapi kemudian tidak diproses,” tuturnya.

Karena itu, Fahri menegaskan lebih baik kasus Bank Century jangan diberikan kepada KPK. Sebab, ujar Fahri, pasti kasus itu tidak akan diproses. “Karena sudah terbukti kasus ini yang sudah hampir sepuluh tahun umurnya, tapi tidak dijalankan KPK,” ujarnya.

“Untuk itu selayaknya Mabes Polri mengambil alih kembali kasus ini, supaya dapat terlihat lebih terang seperti waktu (era) Pak Susno Duadji,” tambah politisi PKS tersebut.

Sementara itu. anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu merasa KPK masih menjalankan praktik tebang pilih dalam pemberantasan korupsi, salah satunya dalam kasus besar skandal Bank Century.

Politisi PDIP itu meminta kepada KPK, agar menyerahkan berkas kasus Century ke Kejaksaan atau Kepolisian jika tak sanggup menyelesaikannya.

“KPK masih pilih tebang. KPK cuma jago terhadap kasus-kasus kecil. Lempar handuk saja kalau tidak mampu. Jangan ditahan-tahan seperti selama ini,” kata Masinton di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Menurut mantan anggota Pansus Angket KPK ini, perintah PN Jaksel mempertegas dan mengonfirmasi bahwa praktik pemberantasan korupsi masih pilih-pilih.

“Putusan itu jelas memberi perintah kepada KPK untuk menindaklanjuti kasus Century. Kalau KPK tidak mampu, serahkan ke aparat penegak hukum lainnya, Kejaksaan maupun Kepolisian,” ujar Masinton.

Lebih lanjut Masinton menuturkan, ranah penegakan hukum bukan hanya monopoli KPK. “Masih ada Kejaksaan dan Kepolisian yang siap bekerja, kalau lembaga antirasuah itu tidak sanggup menyidik kasus-kasus besar. Seperti kasus Century dan Pelindo II,” tandas Masinton.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi III DPR lainnya, Nasir Djamil. Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menuding kerja KPK dalam membongkar kasus skandal Bank Century terlalu lemah, sehingga kasusnya sangat lama terselesaikan.

“Cara mereka melihat hukum itu lemah. Hal itu ditunjukkan dengan KPK itu hanya mengandalkan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Cara mereka berpikir, bertindak, dan cara mereka melihat itu menunjukan bahwa mereka itu lemah. Saya pikir KPK harus menindaklanjuti itu. Ini harapan masyarakat tentunya, karena kasus Century itu besar,” jelas Nasir saat dihubungi wartawan.

Mantan wartawan itu berpendapat, kasus Bank Century melibatkan banyak orang, salah satunya adalah Budi Mulya.

“Yang jelas kasus Bank Century itu besar, konon melibatkan banyak orang. Karena itu kan mereka juga mungkin mengatakan tidak mau sendiri dong, mungkin keluarga Budi Mulya menginginkan agar kasus ini diusut secara tuntas dan adil sehingga tidak hanya memakan korban satu sampai dua orang,” beber Nasir. DED

Share

Check Also

Milton – Boyman Terus Diminati Warga Kalimantan Barat

thejak.co – Hasil temuan ‘Survei Jajak Pendapat Masyarakat Kalimantan Barat Jelang Pilgub Kalimantan Barat 2018’ ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *