Selasa , 17 April 2018

Gagal Ungkap Kasus Novel Kinerja Polri Dipertanyakan

Massa yang merupakan aktivis antikorupsi mendesak aparat Polri untuk segera mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan di Jakarta. Aksi itu dilakukan dalam peringatan setahun kasus Novel, Rabu lalu (11/4/2018).

thejak.co – Setahun sudah kasus penyerangan air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan berlalu. Kinerja aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pun dipertanyakan karena gagal mengungkap kasus ini.

Jika Polri benar-benar tidak mampu mengungkap kasus ini, maka penegak hukum yang mengusut kasus-kasus korupsi pun bisa terancam juga dan akan bernasib sama seperti Novel.

Dan, bila kasus novel tidak bisa diusut tuntas, maka ini bisa menjadi catatan buruk pemerintahan Jokowi dan Polri itu sendiri.

Demikian diungkapkan Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA), Sya’roni. “Dampak bagi Pemerintahan Jokowi adalah rezim ini dianggap tidak mampu memberikan perlindungan kepada aparat pemberantas korupsi.

Lebih lanjut, Pemerintahan Jokowi bisa dianggap setengah hati dalam mendukung pemberantasan korupsi,” tandasnya.

Maka dari itu, kata dia, untuk melihat sejauh mana penyelidikan yang sudah dilakukan, alangkah baiknya Polri menjelaskan ke publik tentang kemajuan penyelidikan. Bilamana ada kendala yang tidak mampu diselesaikan, maka bisa melapor ke Presiden agar dicarikan solusinya, Sya’roni berujar.

“Jangan sampai kasus ini menjadi noda hitam dalam sejarah perjalanan polri. Sejauh ini, Polri sudah menorehkan prestasi yang spektakular, misalnya dalam waktu singkat dapat mengungkap kasus pemboman di Indonesia, dapat mengungkap kasus racun sianida, dll.,” paparnya.

Ia berharap, sedapat mungkin, kasus ini tetap ditangani oleh Polri. “Melihat track record-nya, diyakini Polri akan mampu mengungkapnya. Tapi, jika Polri merasa sudah tidak mampu, maka bisa dibentuk TGPF atau Tim Gabungan Pencari Fakta,” cetusnya.

Terpisah, Masyarakat Sipil Peduli KPK dan sejumlah organisasi, Indonesian Corruption Watch (ICW), Amnesty Internasional, serta Kontras pun menggelar aksi dukungan pada Novel tepat pada saat peringatan setahun penyerangan terhadap penyidik KPK itu. Tujuannya, mendesak kepolisian segera membongkar dalang peristiwa itu.

Koordinator Amnesty Muda dan Amnesty Indonesia: Yansen Dinata menyatakan kekecewaanya terhadap polisi dalam menuntaskan kasus ini.

“Sekali lagi kita menyatakan sudah kecewa dengan polisi yang kita anggap gagal dalam mengungkap pelaku, siapa pun aktor penyerangan Novel Baswedan,” ketusnya.

Diakui Yansen, aksi protes serupa sudah dilakukan sejak sebulan terakhir. Bahkan di jagat maya, gerakan melawan lupa ini juga dikukuhkan lewat penandatanganan petisi melalui website tiktoknovel.com.

Dalam website yang dibuat sejak 11 April lalu, sudah terkumpul lebih dari 100.000 tanda tangan. Petisi tersebut menuntut Presiden Jokowi untuk segera membuat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

“Ini udah beberapa kali, pertama kali Novel diserang, kami sudah mengeluarkan petisi ini, yaitu meminta Presiden Jokowi untuk membentuk TGPF,” tegas Yensen di Taman Aspirasi Monas, Jakarta, pada pers, Rabu lalu (11/4/2018).

Kaum artis pun ikut menyoroti kasus ini seperti yang diungkapkan Melanie Subono. “Kecurigaan gue, sih, dari yang sudah-sudah kalau sosok begini ternyata aktor utamanya pejabat, polisi, orang pemerintahan,” imbuhnya.

Belasan aktivis yang tergabung dalam Komite Aksi Kamisan Malang juga menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Malang, Kamis lalu (12/4/2018). Aksi mereka kali ini yakni untuk memperingati satu tahun kasus penyiraman air keras oleh oknum tak dikenal pada penyidik KPK Novel Baswedan.

Juru bicara aksi, Abdurrahman Sofyan mengungkapkan, pihaknya mengajukan dua tuntutan. Pertama untuk Kapolri agar segera mengumpulkan bukti-bukti kejadian dan mengungkap motif serta aktor di balik kejadian penyiraman air keras itu.

“Kami juga mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyikapi kelambanan penyelesaian kasus ini dengan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF),” ucapnya di sela-sela aksi

Menurut Sofyan, Presiden memiliki kewenangan lebih dalam kasus ini. “Selama ini Presiden Jokowi hanya menyatakan mendukung penuntasan kasus, tapi tidak memberi instruksi nyata. Selama satu tahun ini kasus terkesan mandek karena kepolisian selalu berdalih kekurangan bukti,” kritiknya.

“Jika kasus ini tidak tuntas, maka para penegak hukum terutama yang mengusut korupsi para pejabat negara bisa terancam juga,” tandas dia.

Penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal tersebut mengakibatkan mata Novel nyaris buta. Novel yang saat itu menjabat penyidik KPK memang terkenal vokal dan ulet mengurai sejumlah korupsi yang menyeret selit pejabat, termasuk korupsi E-KTP.

Novel sendiri mengaku kecewa karena pelaku tidak juga ditemukan. “Saya juga kecewa dengan proses pengungkapan yang sampai sekarang belum juga diketahui,” keluh Novel di Gedung KPK seraya menambahkan, penyerangan itu tidak sekadar menyasar dirinya, tetapi menjadi ancaman konkret pada lembaga antirasuah. AGS

Share

Check Also

Kasus Novel Bernuansa Politis dan Diduga Libatkan Unsur Polri di Dalamnya

thejak.co – Menurut Direktur Eksekutif Advokasi dan Perlindungan Hak Rakyat Indonesia (APHRI), Farouk Alhabsy ini, Polri harus lebih bersikap ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *