Sabtu , 21 April 2018

Kasus Novel Bernuansa Politis dan Diduga Libatkan Unsur Polri di Dalamnya

Direktur Eksekutif APHRI, Farouk Alhabsy

thejak.co – Menurut Direktur Eksekutif Advokasi dan Perlindungan Hak Rakyat Indonesia (APHRI), Farouk Alhabsy ini, Polri harus lebih bersikap transparan dalam kasus penganiayaan yang menimpa penyidik KPK, Novel Baswedan.

Hal ini dilakukan agar bisa meredam kuatnya dugaan bahwa kasus tersebut merupakan tindakan pidana yang bernuansa politis dan melibatkan unsur polri di dalamnya.

Kata Farouk, Polri suka tidak suka wajib menyampaikan ke publik sampai di mana titik akhir penyidikan yang kini berlangsung itu.

“Karena, penyelesaian kasus Novel Baswedan sudah berlangsung terlalu lama dan hampir tidak masuk diakal jika diperbandingkan dengan penyidikan kasus tindak pidana yang jauh lebih rumit seperti tindak pidana terorisme,” tukasnya.

Pada titik tertentu, lanjutnya, ini berbahaya dan dapat membawa akibat yang lebih buruk terhadap citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Kalau kita ‘flashback’ ke belakang secara retrospektif, upaya intimidatif yang dilakukan elite penguasa korup demi menghalang-halangi penegakan hukum terhadap prilaku koruptif penguasa itu bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia.

Kita tentu masih ingat, ketika Jaksa Agung RI, Almarhum Sukarton Marmo Sujono, S. H. yang wafat karena suatu penyakit misterius,” tandasnya.

Saat itu, di zaman orde baru, Jaksa Agung Sukarton begitu bersemangat menjalankan tugas pemberantasan korupsi yang banyak dilakukan oleh korporasi dan pebisnis.

“Tetapi, sesuai dengan perkembangan waktu, sedikit demi sedikit mulai terungkap adanya relasi antara pengusaha dan penguasa sehingga akhirnya upaya yang dilakukan oleh Jaksa Agung Sukarton tidak pernah terselesaikan.

Demikian pula halnya yang terjadi pada upaya yang dilakukan Profesor Baharudin Lopa, S. H. Jaksa Agung RI di era awal reformasi,” paparnya.

Ketika itu, Jaksa Agung Baharudin Lopa begitu berkeinginan untuk menegakkan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi yang melibatkan unsur-unsur orde baru dan kroni-kroninya.

“Upaya Jaksa Agung Baharudin Lopa kembali kandas karena masih ada sebagian besar unsur kekuasaan orde baru yang masih berada di lingkaran kekuasaan walaupun konstilasi politik telah berubah, dari orde baru menuju transisional yang “dibidani” oleh kaum reformis.

Profesor Baharudin Lopa, SH, Jaksa Agung RI wafat karena suatu penyakit misterius hingga pekerjaaan beliau terbengkalai dan tidak pernah tuntas,” ungkapnya.

Tegasnya, bila mengungkap kembali fakta sejarah kontemporer, maka secara fenomenologis dapat diambil kesimpulan bahwa upaya menggagalkan pemberantasan korupsi memang sudah bersifat “masif”, “terstruktur”, dan “kronik”.

“Dari perspektif pendekatan sejarah tersebut, ada satu hal yang mencemaskan bagi kita bahwa banyak kasus-kasus ‘dark number’ yang bersinggungan dengan kekuasaan tidak akan pernah terselesaikan secara hukum.

Yang ada hanyalah upaya-upaya yang dilakukan di luar proses hukum serta bersifat melawan hukum dan undang-undang,” sebutnya.

Banya kasus pidana mulai dari upaya penghilangan nyawa, tindakan intimidatif yang berhubungan dengan fisik, martabat sampai dengan perampasan hak-hak lain yang bersifat keperdataan (hak individu dan hak sosial), ucap Farouk.

“Cara-cara yang melanggar norma hukum sebagaimana yang tertuang dalam kaidah hukum merupakan tindakan-tindakan yang berada di luar ‘keadaban’ dan tidak pantas atau tidak sesuai dilakukan oleh alat kekuasaan negara.

Cara-cara sedemikian rupa itu adalah cara-cara “mafioso” yang anya dilakukan oleh organisasi kriminal, sementara negara adalah sebuah entitas peradaban.

“Dengan demikian, kekuasaan negara harus menjadi pelopor utama bagi kepatuhan terhadap norma hukum, norma sosial, norma susila, dan memiliki etika moral Ketuhanan yang transendental,” imbuhnya.

Lanjut Farouk, berdasarkan kesadaran dan pemahaman pemikiran tersebut maka seluruh warga masyarakat harus mengawasi alat kekuasaan negara agar mematuhi dan menegakkan hukum selurus-lurusnya. Kasus hukum penganiayaan terhadap Novel Baswedan harus diungkap sejelas-jelasnya dan diselesaikan setuntas-tuntasnya.

Penegakan hukum yang selurus-lurusnya akan menimbulkan “trust”, antara kekuasaan negara delan lembaga penegakan hukumnya dengan masyarakat.

Sehingga, sambungnya, bermuara pada “harmoni” kehidupan berbangsa, bernegara, dan bukan anarkisme sosial yang “vendetta”, berupa kekerasan (berdarah), bersifat ilegal karena dipicu oleh rasa dendam, sakit hati serta ketidak-adilan. AGS

Share

Check Also

Tuntaskan Setuntas-tuntasnya Century KPK Jangan Suguhkan OTT Kelas Teri!

thejak.co – KPK harus menuntaskan kasus megakorupsi Bank Century Rp 6,7 triliun dengan setuntas-tuntasnya. Dan, ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *