Rabu , 18 April 2018

Pecat Pegawai, PT BKI (Persero) Diambang Kehancuran

THEJAK  –   PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) diambang kebangkrutan. Hal itu terindikasi dengan memecat 77 orang pegawai berstatus pegawai kerja waktu tertentu (PKWT) yang tersebar di seluruh Unit kerja PT BKI di Indonesia.

Uping Pappa, salah satu pegawai yang terkena PHK, mengatakan baru kali ini terjadi pemecatan pegawai di BKI. Padahal, BKI yang salah satu BUMN begerak di dibidang jasa ini dibentuk unutk mengurangi pengangguran.

“BUMN sendiri dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi pengguran. Ini malah PHK pegawai, sungguh aneh,” ujarnya kepada Thejak, kemarin.

Menurut Uping, pengurangan pegawai BKI dengan alasan iklim bisnis dan evaluasi produktifitas internal yang terjadi di 2017 lalu terhadap industri jasa pemastian (survey dan inspeksi) ternyata masih kurang kompetitif sehingga berdampak pada beberapa layanan jasa dan berdampak pada kerugian.

maka jajaran Direksi PT BKI melakukan perampingan struktur organisasi, termasuk Unit Bisnis Strategis (SBU) BKI menjadi hanya dua unit layanan SBU saja. “Kalau sudah begini ya BKI diambang kehancuran,” cetusnya.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan Sumber Daya BKI, Saifuddin Widjaya, mengatakan dengan selesainya beberapa proyek pekerjaan di sektor komersial yang telah berakhir masa pengerjaannya, maka perusahaan melakukan pemutusan kerja secara bertahap terhadap 77 orang pegawai berstatus pegawai kerja waktu tertentu (PKWT) yang tersebar di seluruh Unit kerja PT BKI di Indonesia.

“Sehubungan dengan optimalisasi jasa layanan BKI, korporasi menerapkan kebijakan restrukturisasi organisasi pada semua unit kerjanya hal itu dilakukan dalam rangka efisiensi guna menekan overhead biaya operasi, termasuk dengan dileburnya 4 SBU menjadi 2 SBU agar optimalisasi jasa sejalan dengan potensi pengembangan sumberdaya yang dimiliki,” ujar Direktur Pengembangan Sumber Daya BKI, Saifuddin Wijaya, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut lagi, Saifuddin menjelaskan bahwa perampingan pemangkasan pegawai kontrak di sektor jasa komersil ini juga dilakukan karena berkaitan dengan selesainya beberapa proyek pekerjaan di berbagai sektor jasa komersil, maka pegawai yang telah selesai masa kerjanya tersebut akan diberikan pesangon dengan besaran nilai yang disesuaikan dengan honorarium masing-masing tingkatan.

“Proses tersebut (pemutusan kerja) dilakukan dalam rangka efisiensi perusahaan, dimana biaya pegawai di sektor jasa tersebut cukup tinggi, dimana pekerjaan proyek yang di dapat sebagian besar telah berakhir kontrak proyeknya, sehingga dilakukan pemutusan kerja terhadap 77 orang pegawai PKWT yang dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak dilakukan secara sekaligus, sesuai dengan masa kontrak kerja masing-masing” jelasnya.

Menurutnya, semua pegawai PKWT yang telah menyelesaikan masa kontrak kerjanya sudah diberikan honorarium sesuai dengan aturan ketenagakerjaan, namun jika terdapat salah seorang pegawai PKWT yang belum mendapatkan pesangon honorariumnya, itu lebih dikarenakan yang bersangkutan belum menyelesaikan pertanggung jawaban mengembalikan beberapa inventaris alat uji test inspeksi yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga honorarium tersebut akan di bayarkan jika yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya terlebih dahulu. NH

Share

Check Also

Perjuangkan Nasib Pengungsi, PKS: Hentikan Perang, Tidak Ada Positifnya!

thejak.co – Fraksi PKS DPR RI kembali melaksanakan acara “Ambassador Talks” ke-2, kali ini dengan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *