Senin , 28 Mei 2018

Perpres TKA Muncul, Menaker Hanif ‘Disemprot’ Komisi V dan IX DPR RI

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri

thejak.co – Keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), membuat Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dihujani kritikan.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Imam Suroso meminta Menteri Hanif untuk lebih memperhatikan pekerja lokal.

“Pak Hanif harus pikirkan rakyatnya, NKRI-nya, karena dia (Menteri Hanif) yang pegang komando,” kata Imam di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Bukan hanya memikirkan rakyat Indonesia, lanjut Imam, Menteri Hanif juga harus berpikir jauh ke depan. “Pak Hanif harus berpikir tajam, cinta rakyat Indonesia, jangan sampai lahan ini dikasihkan ke negara lain,” cetus Imam.

Tak hanya itu, Imam juga mengingatkan agar TKA tidak boleh dibiarkan terlalu bebas. Sebab, menurutnya, warga negara Indonesia juga masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan.

“Kebebasan itu tidak terlalu bebas untuk TKA. Walaupun teori global seperti itu, tetap saja kita tidak boleh kebebasan,” tutur Imam.

Ia mencontohkan, orang Indonesia yang bekerja ke luar negeri saja masih banyak yang sengsara. “Ada yang tidak dibayar, bahkan yang sadis lagi ada yang dihukum pancung,” kata Imam.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP Okky Asokawati meminta agar pekerja lokal tak boleh tersingkir dari Perpres Nomor 20/2018 tentang Penggunaan TKA. Karena itu, lanjut Okky, DPR harus mengawal Perpres TKA itu bukan untuk pekerja kasar.

“Saya khawatir nanti jadi bumerang yang menyerang balik pemerintahan Jokowi kalau TKA adalah pekerja kasar,” ujar Okky dalam pesan singkatnya kepada wartawan.

Seperti diketahui, di berbagai daerah sudah ditemukan sejumlah orang asal China yang menjadi pekerja kasar di perkebunan, pertambangan, hingga pelabuhan. UU Nomor 13/2003 memang membolehkan rekrutmen TKA sepanjang untuk bidang-bidang yang belum ada ahlinya di Tanah Air.

TKA yang bekerja di Indonesia harus pada level manajerial. “Selain DPR, masyarakat juga harus mengawal. Karena bagaimana pun kita masih membutuhkan pekerjaan bagi pekerja lokal,” ucap Okky.

Menurut Okky, Menteri Tenaga Kerja telah meyakinkan publik bahwa Perpres itu hanya untuk menarik pekerja ahli dari luar negeri.

“Para pekerja lokal harus mendapat proteksi negara. Jangan sampai Perpres tersebut malah menjadi pintu masuk serbuan TKA ke dalam negeri. Di negara ini masih banyak pengangguran dan lapangan kerja masih terbatas,” tandas Okky.

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo menyesalkan sikap pemerintah yang mempermudah TKA bekerja di Indonesia dengan mengeluarkan Perpres 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. DED

Share

Check Also

Penyanyi Innes Baladiva Bocorkan Manfaat dari Hipnotis

Belum lama ini adegan hipnotis kerap meramaikan layar kaca televisi Indonesia. Berbagai respon pun muncul ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *