Sabtu , 21 April 2018

Pilkada Lewat DPRD Juga Berpotensi Korup

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

thejak.co – Wacana mengembalikan Pilkada lewat DPRD menuai pro dan kontra. Wacama ini sendiri dimotori langsung ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Berdasarkan pandangan pria yang akrab disapa Bamsoet, pilkada langsung selain boros, pemilihan ini pun membuka peluang besar untuk para calon kepala daerah melakukam korupsi. Pastinya, perbuatan korupsi yang dilakukan langsung oleh para petahana.

Salah satu buktinya yakni banyak cakada yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK.

Bamsoet sendiri menyebut banyak masukan dan keluhan terhadap pelaksanaan pilkada langsung, seperti yang diutarakan para tokoh masyarakat dan salah satunya ketua KPK yang diklaim Bamsoet mendukung wacana Pilkada lewat DPRD yang belakangan dibantah oleh Juru Bicara KPK Febri Diyansyah bahwa klaim Bamsoet tersebut tidak benar.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengatakan soal money politik dan besarnya pelaksanaan pilkada bukan alasan yang tepat untuk mengubah sistem yang telah berjalan dengan baik.

Titi menyebut banyaknya cakada yang terkena OTT oleh KPK karena perbuatan mereka yang melanggar hukum.

Maka, sistem yang telah berjalan selama ini tidak bisa dikaitkan dan sudah berjalan dengan benar.

justru para calon kepala daerah yang sering menjebak dirinya sendiri dalam ongkos politik yang mahal.  “Sekali lagi, biaya politik tinggi yang menjebak kepala daerah, justru dikeluarkan untuk hal-hal yang haram dilakukan dalam hukum pilkada,” kata Titi, Rabu (11/4).

Dikatakan dia lagi, DPR dan pemerintah akan jauh lebih produktif jika melakukan perbaikan terhadap sistem pemilihan kepala daerah yang telah ada.

Pertama, keduanya perlu membangun norma hukum di dalam Undang-Undang Pilkada untuk menjatuhkan sanksi bagi partai atau calon yang terlibat dalam mahar politik.

“Tidak lagi mesti pemberian uang selesai dilakukan. Tetapi, bagi partai politik, jika sudah ada permintaan uang kepada partai politik terkait pencalonan, sanksi tegas sudah bisa dijatuhkan,” kata Titi.

Kedua, perlu meminta DPR dan pemerintah membangun pengaturan belanja kampanye di dalam Undang-Undang Pilkada. Dengan adanya pembatasan belanja kampanye, maka akan melengkapi ketentuan pembatasan sumbangan yang ada di dalam undang-undang sebelumnya.

“Ketiga, menguatkan aparatur penegakan hukum pemilu, untuk lebih tegas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kampanye, khususnya dana kampanye yang tidak jujur, serta penjatuhan sanksi kepada pelaku politik uang,” ujar dia.

Tidak hanya Titik yang secara tidak langsung menolak wacana pelaksanaan pilkada dikembalikan ke DPRD. Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali pun menyatakan hal yang sama.

Menurut dia  pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dapat memberikan dampak baik bagi sistem demokrasi Indonesia. Karena itu, jika ada kekurangan maka aksesnya yang seharusnya diperbaiki dan bukan mengganti sistemnya.

“Saya meyakini bahwa pelaksanaan Pilkada langsung membuat demokrasi kita itu lebih baik, ketimbang dikembalikan lagi ke DPRD,” kata Amali di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (11/4).

Sementara itu pengamat politik Nurhasanudin berpendapat bahwa ada agenda besar dibalik wacana pilkada kembali ke DPRD. ”Dua parpol besar akan membangun koalisi abadi jadi perlu permainan baru agar para kepala daerah bisa dikuasai oleh merek.  Saya duga hanya siasat aja,” bebernya. JAK

Share

Check Also

PERSIS Kota Bekasi Dukung Paslon Nur Supriyanto-Adhy Firdaus

Thejak.co.id- Pasangan calon Walikota Bekasi nomor urut dua, Nur Supriyanto-Adhy Firdaus (NF) kembali mendapatkan dukungan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *