Senin , 20 Agustus 2018

Uang Suap Amin Santono Buat Biaya Pilkada?

Amin Santoso

thejak.co – Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Santono ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan.

Amin diduga menerima suap dari Ahmad Ghiast, kontraktor di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat (Jabar) sebesar Rp 400 juta yang diduga untuk pencalonan anaknya, Yosa Octora Santono selaku calon wakil bupati Kuningan, Jawa Barat (Jabar).

“Kami juga perlu mendalami apakah untuk pembiyaan anaknya, itu belum jelas betul tapi akan kami dalami. Biasanya kalau sudah di dalam (tahanan), yang bersangkutan menawarkan jadi ‘justice collaborator’ dan akan lebih banyak lagi informasi terbuka,” kata Agus Rahardjo dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu 5 Mei 2018 malam.

Dijelaskan oleh Agus  bahwa Ahmad Ghiast mendapat dari para rekanan kontraktor dengan tujuan memuluskan pengusulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-Perubahan tahun anggaran 2018 untuk dua proyek di Pemkab Sumedang.

Menyikapi hal ini Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca I.P. Panjaitan, menegaskan bahwa pihaknya mengambil langkah tegas atas perbuatan yang dilakukan oleh Amin.

“Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat AS dari Partai Demokrat dan memberhentikan dari keanggotaan di DPR. Semua administrasi yang terkait pemberhentian tersebut akan diproses segera,” kata dia.

Hinca mengatakan pemecatan itu sebagai dukungan Partai Demokrat kepada KPK. Juga, merupakan bentuk tanggungjawab moril Partai Demokrat yang tidak memberikan ruang sedikitpun di dalam partai bagi koruptor.

“Partai Demokrat akan mendukung KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi disemua lini, termasuk di partai politik,” katanya

Sekedar dikatahui  KPK menetapkan 4 orang tersangka dari 9 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat malam (4/5) di Jakarta.

Keempat tersangkanya adalah Amin Santono selaku Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Eka Kamaluddin selaku perantara suap, Yaya Purnomo selaku selaku Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Ahmad Ghiast selaku kontraktor.

Amin Santono, Eka Kamaluddin, dan Yaya Purnomo selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmad Ghiast selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. JAK

Share

Check Also

DPRD Kota Bekasi Menggelar Sidang Paripurna Istimewa Pengesahan Walikota & Wakil Walikota Terpilih

Thejak.co.id-Akhirnya pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota resmi menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *