Minggu , 24 Juni 2018

JOKOWI BAKAL SIKAT HABIS TERORIS

 

 

Presiden Jokowi meninjau TKP bom bunuh diri.

thejak.co – Presiden Joko Widodo meminta DPR segera merampungkan revisi UU Tindak Pidana Terorisme pada Juni 2018. Jika belum kelar, Jokowi bakal sikat habis teroris dengan mengeluarkan perppu.

“DPR dan kementerian terkait yang berhubungan dengan revisi UU Tindak Pidana Terorisme, yang juga kita ajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu, sudah dua tahun untuk segera diselesaikan secepat-cepatnya, Juni yang akan datang karena ini merupakan payung hukum yang penting bagi aparat Polri untuk bisa menindak tegas dalam pencegahan maupun dalam tindakan,” kata Jokowi di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (14/5).

“Kalau nantinya bulan Juni, akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perppu,” tegas Jokowi.

Beberapa pihak menyoroti lamanya perampungan revisi UU Antiterorisme yang sedang berproses di DPR. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut tertundanya pengesahan revisi UU Antiterorisme karena sikap pemerintah.

“Jika pemerintah sudah sepakat tentang definisi terorisme, RUU Terorisme bisa dituntaskan pada masa sidang mendatang,” ujar Bamsoet.

“Terkait RUU Terorisme, DPR sebenarnya 99 persen sudah siap ketuk palu sebelum reses masa sidang yang lalu. Namun pihak pemerintah minta tunda karena belum adanya kesepakatan soal definisi terorisme. Begitu definisi terorisme terkait motif dan tujuan disepakati, RUU tersebut bisa dituntaskan,” imbuh dia.

Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dinilai sudah urgen. Dengan maraknya aksi terorisme–yang teranyar–bom yang meledak di 3 gereja di Surabaya, Jawa Timur, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai revisi UU itu sudah genting.

Tito ingin Polri dapat melakukan penindakan yang lebih. Salah satu yang disebut Tito yaitu agar pemerintah dapat menetapkan organisasi seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) sebagai organisasi teroris agar bisa ditindak tanpa harus menunggu adanya aksi dari mereka.

“Satu lagi penting, UU diperbaiki, revisi UU jangan terlalu lama, sudah 1 tahun karena kita tahu sel-sel mereka tapi kita tidak bisa menindak mereka kalau mereka tidak melakukan aksi,” kata Tito saat memberikan keterangan pers di RS Bhayangkara Surabaya, Jawa Timur, sore tadi.

Sementara itu, Para tokoh lintas agama mendorong pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan revisi UU Antiterorisme. Aksi pengeboman di tiga gereja di Surabaya merupakan bukti terorisme sudah meresahkan.

“Kepada segenap keluarga bangsa saudara saudariku yang terkasih. Mari kita menanti wakil-wakil rakyat kita untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya demi membantu pihak kepolisian untuk bisa kita bersama sama mengatasi terorisme di bangsa ini. Kalau sampai akhir tahun ini belum juga ada UU pengesahan untuk UU penanganan terorisme mari kita bangun yang lain. Ganti DPR 2019, rakyat yang menentukan,” kata Romo Agus Ulahayanan dari KWI.

Hal senada juga disampaikan Pendeta Penrad Siagian dari PGI. Penrad menyoroti UU Antiterorisme yang berlaku saat ini tidak memungkinkan aparat untuk melakukan antisipasi teror.

“Yang paling penting sebenarnya adalah PGI menghimbau dan mendorong pemerintah untuk melakukan proses percepatan atas revisi UU anti terorisme. Tadi sudah dijelaskan sehingga aparat keaman bisa lebih antisipasif tidak menunggu telah terjadi aksi kekerasan untuk menindak para pelaku karena kalau ini yang terjadi maka akan selalu ketinggalan penanganan yang dilakukan aparat karena UU terorisme yang ada sekarang tidak memungkinkan untuk melakukan antisipasi,” urai Penrad.

PGI, kata Penrad, mendorong parlemen untuk tancap gas merevisi UU Antiterorisme. Sebab, jika tak kunjung direvisi dikhawatirkan malah dianggap sebagai dukungan kepada teroris.

“Nah itu kita mendorong dan mengimbau para anggota parlemen di DPR RI untuk tidak lagi mengulur-ulur karena apa yang mereka lakukan dengan mengulur ini sebuah simbol, bagi kami membacanya ini merupakan simbol bahwasanya ada sekelompok ada sebagian di parlemen yang mendukung. Ini bisa dibaca oleh orang-orang gerakan teroris di Indonesia sebagai bentuk dukungan moral bagi mereka,” sambungnya.

Hal senada juga disampaikan, Marsudi Syuhud dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Marsudi mengatakan dengan UU Terorisme saat ini membatasi aparat kepolisian untuk menindak jaringan teroris.

“Karena ketika itu atau sekarang orang sudah jelas bawa bom ketahuan juga misalnya disadap. Merencanakan untuk mengebom di satu titik, di satu tempat sudah membawa perangkatnya. Tapi ketika itu belum terjadi UU ini belum bisa menyuruh untuk menangkapnya,” urai Marsudi.

Marsudi mengaku sudah mendesak DPR untuk secepatnya merevisi UU Antiterorisme. Dia berharap di UU yang baru akan disesuaikan dengan kebutuhan dan relevan dengan konteks saat ini.

“Untuk itu sesungguhnya saya sndiri sudah menyampaikan di DPR memang baiknya itu segera, segera, dan segera, untuk direvisi sesuai untuk kebutuhan hari ini. Dan tentunya hari-hari yang akan mendatang karena pada dasarnya sekarang belum bisa menangkap sebelum kejadian itu ada,” terangnya. NH

Share

Check Also

Pilgub Kalbar, Survei LSI Sebut Milton-Boyman di Atas Angin

thejak.co – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Milton Crosby-Boyman Harun digadang-gadang akan berada ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *