Senin , 23 Juli 2018

Duh! Banyak Anggota DPRD DKI Belum Laporkan LHKPN

Gedung DPRD DKI Jakarta di Kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat.

thejak.co – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), menyoroti kepatuhan Anggota DPRD DKI dalam melaporkan Laporan Harga Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Masih ada beberapa anggota dewan yang belum melaporkan harta kekayaannya.

Wakil KPK, Saut Situmorang menyebut, kesaran politisi di Kebun Sirih soal LHKP masih rendah.

Hal ini disampaikan Saut di hadapan Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, saat memberi sambutan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Balai Kota DKI, kemarin.

“Mas Taufik (Wakil Ketua DPRD), saya mohon maaf mau mengkritik, ya. Jadi, ada beberapa kalau dari peta LHKPN ini, ada beberapa yang menurut saya laporannya harus ditingkatin,” kata Saut.

Saut mengatakan, LHKPN sebenarnya untuk membantu dan menyelamatkan anggota Dewan yang ingin ikut kontestasi Pileg lagi.

Menurutnya, jika ada anggota Dewan yang belum membuat LHKPN, maka akan menjadi sorotan publik.

Saut menjelaskan, ada pejabat publik yang segan membuat LHKPN, karena merasa tidak korupsi.

Saut menegaskan, membuat LHKPN adalah keharusan bagi penyelenggara Negara. LHKPN juga merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi.

Karenanya, Saut berharap, anggota DPRD DKI Jakarta mau membuat LHKPN.

“Jadi, bagaimana caranya kalau teman-teman di legislatif bisa mengimbangi apa yang dilakukan eksekutif,” ujar Saut lagi.

Ketika kapan terakhir melaporkan LHKPN, jawaban Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, mengejutkan. Dia mengaku belum pernah membuat LHKPN. Alasannya, selama ini dirinya merasa bukan termasuk penyelenggara negara.

“Saya, kan, belum pernah (membuat LHKPN), kan, bukan pejabat,” ujar Taufik.

Taufik memastikan, bulan ini anggota DPRD DKI akan melaporkan harta kekayaannya bersama-sama.

Isu mengenai anggota Dewan yang tidak melaporkan harta kekayaan sudah sempat mencuat beberapa tahun lalu. Ketika itu, beberapa anggota DPRD DKI menggunakan alasan bahwa mereka bukan penyelenggara negara sehingga tidak wajib melaporkan harta kekayaan. JAK

Share

Check Also

KONI DKI Dukung Asprov PSSI Cari Bibit Pemain Muda

TheJak – Jakarta sedang berburu bibit pemain muda sepakbola. Minggu (22/7/2018), Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *