Rabu , 19 September 2018

Duh, Proyek Rehab Gedung SD di Grogol Utara Abaikan Warga Sekitar

Pembongkaran gedung SD di Grogol Utara, Jakarta Selatan.

 

thejak.co—Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan akan melakukan proses pembangunan gedung sekolah di SDN 09 dan 10 pagi serta 11 dan 14 petang di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Sebelum adanya pembangunan terlebih dulu dilakukan pembongkaran secara menyeluruh di semua gedung lama.Akan tetapi di dalam proses pembongkaran tersebut, terdapat dampak yang merugikan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Namun tidak diindahkan oleh kontraktor yang mengerjakan proyek ini, karena tidak melakukan sosialisasi ataupun dialog ke warga sekitar.

Salah satu warga yang merasakan dampaknya adalah H. Sanuri yang mempertanyakan apakah proyek pembangunan ini sudah ada  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

“Seharusnya proyek itu tidak seperti ini, karena dalam proyek harusnya ada Amdal,” ujarnya saat ditemui di kediamannya, Kamis (31/5).

Sanuri mengatakan Andal lebih dulu ada sebelum adanya Amdal, karena amdal adalah dokumen perizinan. Sebelum adanya Amdal itu harus ada kesepakatan masyarakat sekitar yang terkena dampak dari proyek ini. Harusnya pemilik proyek lebih dulu mengetahui bagaimana dampak kepada lingkungan sekitar apakah aman tidak baik dari debu, kebisingan dan lainnya.

“Itu semua harus ada satu kesepakatan dari masyarakat, dan itu semua harusnya diprakarsai oleh perangkat pemerintahan yang ada di sini seperti RT, RW, kelurahan dan sebagainya. Perangkat itulah yang menyounding kepada masyarakat, tanyakan bagaimana apakah masyarakat siap atau tidak ? Kalau tidak siap lanjut dan kalau tidak siap dicarikan jalan keluarnya,” bebernya.

Lebih lanjut Sanuri mengatakan warga sudah kasih tahu bahwa di rumah terdapat anak-anak kecil terlebih jalan di sini jalanan aktif. Setelah adanya itu barulah ada izin-izin lainnya untuk pembangunan atau pembongkaran seperti ini. Karena selama ini warga tidak diberikan sosialiasi terkait pembongkaran gedung sekolahan ini.

“Saya sendiri tidak pernah diberitahukan oleh RT ataupun Lurah bahwa di sini akan dilakukan suatu pembongkaran sekolahan. Sebagai masyarakat kami tidak pernah diberitahukan secara resmi, tapi kalau soal kabar burung pernah mendengarnya sehingga saya rasa kurang afdol karena kami tidak pernah diajak untuk berdiskusi,” ucapnya.

Apalagi ini pembangunan bukan main-main, sehingga ini harus dijadikan percontohan buat masyarakat.

“Pemerintah seharusnya memberikan satu percontohan yang baik. Saya pernah berbicara dengan RT di sini, agar pimpinan proyek mau mendatangi warga untuk berdialog namun sampai sekarang pimpro itu belum juga datang. Kami tidak mengetahui kapan proyek ini dimulai dan berakhir karena tidak ada plang seperti proyek pada umumnya,” tutupnya.

Sementara itu Lurah Grogol Utara Jumadi S saat dikonfirmasi via telepon mengungkapkan dirinya mengetahui proyek itu karena dapat informasi dari dinas terkait akan ada proses pembangunan SD. Kepala Sekolah pun meminta agar siswanya dipindahkan sementara yakni di SD yang di belakang kantor Kelurahan.

“Cuma ketika mulai bergerak itu tidak ada koordinasi ke kita. Biasanya setiap proyek itu ketika akan berjalan ada pemberitahuan atau minimal komunikasi dengan Lurah, Babinsa, Bimas, RW, RT dan LMK. Namun ini tidak dilakukan oleh pihak yang aka mengerjakan proyek. Biasanya kami dikasih tahu agar bisa memberitahukan kepada warganya,” katanya.

Jumadi mengungkapkan dirinya mendapat informasi setelah berjalannya proyek itu warga mengeluhkan beberapa hal. Untuk itu pihaknya sudah turunkan Babinsa agar mengecek lokasi tapi sekarang belum ada laporan balik.

“Terkait andal dan amdal saya juga belum tahu karena belum dilaporin ke kita. Kita juga tidak tahu apakah yang mengerjakan proyek ini hanya sebatas pembongkaran atau berlanjut sampai ke pembangunan. Karena biasanya proyek pemda itu yang bongkar beda, yang ngangkut beda dan yang bangun juga beda. Jadi kita belum tahu ada di sisi mana nih yang melakukan pembongkaran itu, pada intinya dari kelurahan belum tahu sepenuhnya,” tutupnya.

Menanggapi masalah ini, Sutesna dari LSM AMARTA (Aliansi Masyarakat Jakarta) mengharapkan kepada semua warga terdampak pembangunan tersebut agar segera melaporkan oknum-oknum yang melakukan intimidasi atau pembodohan informasi kepada warga terdampak yang berhak menerima komfloensasi dari pembangunan tersebut.

“Karena memang sudah ada SOP (Standard Operating Procedure)-nya dalam membangun wajib mensosialisasikaan kepada warga sekitar untuk dilakukan musyawarah terlebih dahulu yang melibatkan Tokoh Masyarakat setempat, RT, RW, LMK, Lurah, Satpol PP, Binmas dan Babinsa serta memberikan kompensasi kebisingan dan lain-lain atas berjalanya proyek tersebut. Serta melaporkan ke pihak yang berwajib apabila ada oknum-oknum yang melakukan pencurian besi pagar dan lain-lain dari bongkaran proyek tersebut,” tegas Tesna sapaan akrab Sutesna.

DRI

Share

Check Also

MAKI Gugat Jaksa Agung Terkait SP3 Kasus Korupsi Lahan PT Jakpro Rp 68 Miliar

  THEJAK – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendaftarkan gugatan Praperadilan melawan Jaksa Agung atas ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *