Rabu , 23 Mei 2018

Agar Jera, Pejabat Koruptor Dihukum Seumur Hidup saja

Paktisi hukum, Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M. H.

thejak.co – upaya memberi efek jera pada para pejabat negara yang korupsi, baik legislatif maupun eksekutif, sanksi pidana untuk mereka yang pantas adalah penjara seumur hidup. Kalau perlu, hukuman atau sanksi pidana untuk para pejabat negara koruptor itu disamakan dengan gembong narkoba.

Demikian diungkapkan praktisi hukum, Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M. H. “Saya secara pribadi, sangat mendukung penuh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam penegakan hukum memberantas tindak pidana korupsi.

Sanksi pidana untuk para pejabat negara yang korupsi diperberat saja. Kalau perlu disamakan dengan gembong narkoba yaitu hukuman seumur hidup agar menimbulkan efek jera,” ujarnya.

Kepada TheJak, di Jakarta, kemarin, doktor bidang hukum dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu menegaskan lagi, dirinya mendukung penuh KPK dalam penegakan hukum. “Yakni dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap para koruptor,” cetus akademisi berparas cantik itu.

Wanita yang pernah menjadi anggota Tim Kajian dan Penelitian di BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ini pun setuju Undang-undang (UU) KPK direvisi, yakni dalam hal sanksi pidananya.

“Kalau perlu diperberat sanksi pidananya. Seperti kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mukhtar yang dipenjara seumur hidup. Jadi jangan sampai, maling ayam, hukumannya sama dengan yang maling uang negara Rp 100 miliar,” paparnya.

Calon sekretaris Program Doktor Hukum UKI itu menjelaskan, sanksi pidana untuk para koruptor itu diperberat supaya menimbulkan efek jera. “Yaitu dipenjara seumur hidup,” ucap wanita akademisi yang sering menjadi narasumber di berbagai seminar tersebut.

Saat ditanya, apakah memiskinkan para koruptor termasuk cara yang efektif untuk membuat jera para pejabat negara yang melakukan korupsi? Wiwik mengatakan, dirinya kurang setuju dengan hal itu.

“Itu (memiskinkan koruptor) harus dikaji dulu. Karena, dampaknya ke anak atau keluarga. Anak-anak dan keluarga yang tidak terlibat kan kasihan meski mereka iku menikmati. Tapi, mereka bukan pelaku. Kalau semua harta disita dan dimiskinkan, bagaimana anak-anak mereka?” tanyanya.

Ia pun menyarankan agar KPK lebih jeli dalam menjerat atau menyita harta hasil korupsi para pejabat. “Untuk mengamankan hartanya, biasanya mereka memiliki istri lebih dari satu. Itu harus terlacak. Kalau tidak, mereka biasanya melakukan money laundry (pencucian uang),” cetus dia.

Wiwik pun menjelaskan, para pejabat negara baik anggota legislatif maupun eksekutif kalau sudah diberi wewenang sesuai undang-undang harus menjalankannya dengan baik dan mematuhinya.

“Jangan disalahgunakan wewenang atau jabatan itu. Karena, untuk mendapatkan jabatan itu perlu kerja keras dan perjuangan dan itu amanah. Seseorang melakukan korupsi itu karena dia punya kewenangan dan kesempatan. Ini berlaku untuk semua pejabat negara,” ucap Wiwik.

Dirinya yakin, kalau penegakan hukum dijalankan dengan tegas dan sanksi pidananya dalam undang-undang dilakukan dengan baik dan benar, maka tindak pidana korupsi di negara ini dapat diminimalisasi. “Bukan dihilangkan ya. Karena, korupsi tidak bisa dihilangkan. Tapi, bisa diminimalisasi,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, tercatat, sebanyak 377 kepala daerah di tanah air terciduk penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka ditangkap karena terlibat kasus korupsi mulai penyelewengan dana bantuan sosial (bansos), pajak, lelang barang dan jasa hingga jual beli jabatan.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo saat membuka acara Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se-Jawa Tengah di Hotel Quest, Semarang, Selasa lalu (8/5/2018). Tjahjo Kumolo pun mengingatkan calon kepala daerah agar tidak korupsi bila terpilih nanti.

Dia meminta agar hati-hati dengan area rawan korupsi. Dan, Tjahjo pun memperlihatkan data penyelenggara negara yang ditangkap karena kasus korupsi sejak tahun 2004 hingga 2017. Dalam data tersebut, total ada 377 orang kepala daerah yang diciduk penyidik KPK.

Paparnya, sebanyak 377 kepala daerah itu terdiri dari gubernur dan wakil gubernur: 19 orang, bupati dan wakil bupati 41 orang. “Wali kota dan wakil wali kota 13 orang, DPR dan DPRD 128 orang, dan SKPD 176 orang,” sebutnya.

Nah, guna mencegah korupsi, terang Tjahjo adalah salah satunya melalui peran KPU dan Bawaslu. Dua lembaga itu harus kroscek LHKPN dari masing-masing calon dan jika perlu dipublikasi ke masyarakat, imbuhnya. AGS

Share

Check Also

Tak Hanya Urusan Politik, RKIH Juga Sasar Pemberdayaan Ekonomi Berbasis IT

Thejak– Tak hanya bergelut dalam bidang politik dan sosial kemasyarakatan, Ormas Rumah Kreasi Indonesia Hebat ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *