Selasa , 19 Juni 2018

Agar Rakyat Tidak Pilih Koruptor, KPK Diminta Segera Umumkan Calon Kepala Daerah Tersangka

Praktisi hukum, Wiwik Sri Widiarty

thejak.co – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera mengumumkan para calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka kasus korupsi. Hal itu agar masyarakat tidak memilih koruptor pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

“Silakan saja KPK mengumumkan ke publik jika ada calon kepala derah yang terindikasi terlibat kasus korupsi dan menjadi tersangka sebelum pelaksanaan Pilkada,” ungkap praktisi hukum, Wiwik Sri Widiarty, pada TheJak, di Jakarta, kemarin.

Kata doktor bidang hukum yang mengajar di Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu, KPK bisa mengumumkan ke publik dan biarkan rakyat yang menilai.

“Siapa-siapa calon kepala daerah yang akan jadi tersangka biarkan publik sebagai kontributor yang akan menilainya,” paparnya.

Ketua KPK, Agus Rahardjo sebelumnya mengatakan beberapa calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak 2018 sebanyak 90 persennya akan jadi tersangka kasus korupsi.

Ujar Agus, ada sejumlah calon kepala daerah yang berpotensi kuat menjadi tersangka dan KPK masih menindaklanjuti kasus-kasus mereka.

Kembali ke Wiwik, paparnya, beberapa calon kepala daerah yang sebanyak 90 persen akan menjadi tersangka kasus korupsi, untuk sementara tetap harus menganut asas praduga tidak bersalah.

“Kan, itu dicurigai dan akan menjadi tersangka. Nanti akan diputuskan dalam persidangan tentunya apakah terbukti bersalah atau tidak,” cetusnya.

Akademisi yang juga dosen pascasarjana Universitas Kristen Indonesia ini pun menjelaskan tentang syarat-syarat calon kepala daerah sesuai Pasal 13 UU Pilkada.

“Ini sekaligus saya ingin ungkapkan ada kelemahan UU Pilkada Tahun 2014 Pasal 13 yang menyatakan syarat pendidikan minimal untuk kepala daerah. Harusnya minimal S1 (Sarjana)-lah untuk kepala daerah. Karena, nanti akan memimpin daerah jadi saya usulkan minimal sarjana-lah,” sebutnya.

Nah, mengenai status tersangka, Wiwik menerangkan, pada pasal 13 poin G disebutkan bahwa calon kepala daerah itu tidak pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun atau lebih.

“Kecuali, yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidananya,” tegasnya.

Menurut akademisi yang sering menjadi pembicara di berbagai seminar itu, calon-calon kepala daerah yang 90 persen akan jadi tersangka tetap bisa mengikuti Pilkada.

“Karena, belum diproses secara hukum di pengadilan yang diduga kasusnya itu dan belum inkrah (belum ada putusan pengadilan). Menurut saya boleh saja mengikuti pilkada,” imbuhnya.

Soal hak pilih? Ucapnya, itu dikembalikan ke masyarakat. “Ingat, terpilihnya kepala daerah itu karena ada kontribusi dari masyarakat.

Ya, masyarakatlah sebagai kontributor terbesar untuk menjadikan seorang kepala daerah. Masyarakat punya kriteria sendiri, apakah mereka yang akan dipilih layak atau tidak untuk dipilih,” ia menerangkan.

Dilanjutkannya, selama calon kepala daerah yang ditersangkakan itu belum jadi terdakwa dan belum diproses di pengadilan, maka ia masih bisa dan berhak mengikuti Pilkada.

“Ketika sudah diproses dan keluar inkrah (kekuatan hukum tetap), maka dia harus mundur otomatis dan hak politiknya dicabut kalau vonis pidananya lebih dari lima tahun,” tandas Wiwik.

Bagaimana cara mencegah kepala daerah agar tidak korupsi? Akademisi yang pernah menjadi calon komisioner KPK dan masuk 64 besar ini mengatakan, kembali ke moral masing-masing.

“Harus benar-benar total pengabdian ke masyarakat. Saya rasa tidak akan tergiur kalau mereka menyadari itu,” ucap dia.

Wiwik pun menegaskan, pencegahan korupsi itu penting supaya tidak ada tindak pidana korupsi lebih banyak lagi.

“Salah satu caranya dengan memberikan sanksi pidana yang tegas. Dan hakimnya harus seperti Artidjo Alkostar berani, tegas dan tidak mempan disuap.

Saya rasa para koruptor akan berpikir berkali-kali kalau sanksi pidananya diperberat seperti pada gembong narkotika. Kalau itu dilakukan, maka korupsi akan berkurang,” ia berkata.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan ada sejumlah calon kepala daerah yang berpotensi kuat menjadi tersangka kasus korupsi.

“Informasi yang kami dapatkan saat ini ada beberapa calon yang maju di Pilkada 2018 itu 90 persen lebih akan menjadi tersangka. Maksudnya beberapa orang yang 90 persen itu akan menjadi tersangka,” ungkap Agus dalam Rakernis Bareskrim Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa lalu (6/3/2018).

Calon kepala daerah yang disebut 90 persen akan berstatus tersangka itu, menurut Agus, berada di sejumlah daerah, seperti Jawa dan di luar Jawa.

“Kami akan bicarakan, apakah tidak sebaiknya yang beberapa orang tadi kita umumkan tersangkanya sebelum pemilihan. Supaya rakyat mempunyai informasi bahwa ini tidak perlu dipilih,” tegas Agus.

Dalam sambutannya, Agus membahas Pilkada Serentak 2018 yang berbiaya politik tinggi. Menurut Agus, perlu dipikirkan bersama mengenai aturan terkait dengan biaya politik terkait pilkada, seperti biaya saksi.

“Lebih penting lagi, sebetulnya sudah lewat, dan laporan yang masuk ke KPK yang terkait dengan uang pencari kendaraan atau uang untuk mencari perahu. Itu biayanya sebenarnya sangat besar, tapi yang masuk ke KPK sangat minim,” ujarnya.

KPK, ditegaskan Agus, siap bersinergi dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk mencegah dan menindak praktik politik uang pada pilkada serentak.

“Saya yakin sinergi antara aparat penegak hukum, teman-teman kepolisian, kejaksaan dan KPK itu akan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pelaksanaan pilkada yang kita impikan selalu menegakkan integritas, kejujuran, dan kerja keras. Jadi dengan sinergi dari aparat mudah-mudahan kita bisa menciptakan kondisi yang lebih baik,” Agus berucap optimis. AGS

Share

Check Also

Diduga Terlibat Korupsi, Ganjar Pranowo Dinilai Cederai Jawa Tengah

thejak.co – Sejak tahun 2000 hingga 2018,  provinsi Jawa Tengah tercatat kurang lebih ada 21 ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *