Sabtu , 14 Juli 2018

Pejabat Tangsel Tilep Uang APBD?

Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany saat diwawancarai wartawan.

thejak.co – Meski pada akhir Mei 2018 Kota Tangsel memperoleh predikat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI tapi bukan jaminan kasus korupsi bersih di sana.

Buktinya berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Banten ditemukan sejumlah kejanggalan.

Diantaranya terdapat terjadi dugaan penggelembungan alias mark up dengan total jumlah Rp1.713.170.159.  Angka sebesar ini diduga merupakan kebocoran serapan terbesarnya dari proyek pembangunan infrastruktur.

Aco Ardiansyah, koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) menyebut berdasarkan analisa pihaknya kondisi ini bisa terjadi karena ada kongkalingkon atau bancakan anggaran yang dilakukan oleh para pejabat setempat. “Dan patut dicurigai bahwa ada bancakan proyek,” katanya.

Dia menegaskan bahwa tidak dibenarkan kalau kelebihan anggaran yang nyata-nyata ketahuan ini ternyata hanya diselesaikan dengan cara mengembalikan kepada kas daerah. Sebab, patut diduga ada unsur pidana dalam kasus ini.

“Untuk pemenang di gedung DPRD itu, paling tidak sudah lima kali menggarap proyek di Tangsel yang secara keseluruhan masuk dalam resiko tinggi,” ujar Aco.

Dibeberkan pihaknya bahwa ada beberapa kasus yang terkait dengan hasil laporan BPK. Diantaranya, pertama ditemukaannya kekurangan volume pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi pada lima paket pekerjaan peningkatan jalan. Temuan pekerjaan yang digarap Dinas Pekerjaan Umum itu nilainya mencapai Rp455.239.294.

Kemudian, kekurangan volume pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi pada tiga paket proyek penyelesaiannya tak tepat waktu.

Diantaranya, proyek gedung DPRD, tahap dua gedung SKPD 3 Puspemkot Tangsel dan SDN Jurang Mangu Barat 01. Nominal penggelembungan dana sebanyak Rp1.013.956.317.

“Ketiga, belanja jasa service yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau fiktif. Temuan BPK di Satpol PP Kota Tangsel itu jumlahnya sebanyak Rp24.485.000,” papar Aco.

Aco melanjutkan, temuan lainnya di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangsel nominalnya senilai Rp 20.005.600. Temuan fiktif terkait penggunaan anggaran kas daerah untuk perjalanan dinas luar daerah yang melebihi standar.

Kelima temuan bukti belanja bahan bakar yang tidak sesuai dengam kondisi sebenarnya atau fiktif. Nominal temuan sebanyak Rp 199.383.948 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

“Angka nominal temuan yang jadi fokus perhatian kami adalah angka yang tidak sedikit,” ujar Aco

Sementara itu Wakil Walikota Benyamin Davnie, menegaskan bahwa akar masalah dalam kasus ini yaitu kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga. “Dan pengembalian itu sudah hampir selesai,” katanya.

Mengenai adanya dugaan pihak ketiga yang tidak mampu menuntaskan pekerjaaan. Benyamin mengatakan  bahwa berdasarkan rekomendarsi BPK Banten perusahaan yang bersangkutan diberikan sanksi.

“Teguran secara tertulis bahwa pengawasan harus ditingkatkan dengan penerapan koordinasi mengecek langsung ke lapangan,” tegasnya. JAK

Share

Check Also

KPAI Minta Tim Saber Pungli Awasi PPDB Kota Bekasi

thejak.co – Dugaan penyelewengan wewenang dan kekuasaan atau pungli berpotensi terjadi saat proses Penerimaan Peserta ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *