Kamis , 12 Juli 2018

DIDUGA SUAP ANGGOTA DPRD JAMBI, ZUMI ZOLA JADI TERSANGKA LAGI

 

Zumi Zola di gedung KPK.

thejak.co – Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola, kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kali ini, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menyuap anggota DPRD Jambi.

“KPK meningkatkan kembali satu perkara ke penyidikan dengan tersangka ZZ,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, di kantornya, Selasa (10/7).

Zumi diduga bersama-sama dengan Arfan selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Erwan Malik selaku Sekda Provinsi Jambi dan Saipudin selaku Asisten III (Bidang Administrasi Umum) Setda Provinsi Jambi menyuap anggota DPRD Jambi.

“Tersangka ZZ diduga mengetahui dan menyetujui uang ketok palu,” ujar Basaria.

Diduga pemberian suap itu agar pihak DPRD Jambi memperlancar pembahasan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2018.

Saat ini, Zumi Zola sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik KPK. Namun, status tersangka Zumi itu terkait dugaan penerimaan gratifikasi, bukan terkait pemberian suap kepada anggota DPRD.

Zumi Zola diduga menerima gratifikasi senilai total Rp 49 miliar. Jumlah itu bertambah dari hasil penyidikan awal yang hanya sejumlah Rp 6 miliar.

“Saat ini, penyidik telah menemukan bukti bahwa ZZ diduga menerima total uang Rp 49 miliar selama periode 2016-2017,” ujar Basaria.

Dugaan gratifikasi Zumi merupakan pengembangan KPK dari kasus dugaan suap anggota DPRD Jambi. Kasus suap itu terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 lalu.

Berdasarkan pengembangan, KPK menemukan adanya indikasi adanya keterlibatan Zumi Zola. Gratifikasi sebesar Rp 6 miliar yang diduga diterima Zumi Zola menjadi sumber suap kepada anggota DPRD Jambi.

Basaria mengatakan KPK sudah menemukan fakta-fakta dan barang bukti yang cukup untuk menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka. KPK menduga Zumi memerintahkan pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Arfan dan Saipudin, asisten daerah, untuk mencari uang untuk diserahkan kepada anggota DPRD Jambi dan pihak lainnya untuk pengesahan Raperda APBD 2018.

Menurut Basaria, dalam proses penyidikan, KPK telah menerima uang senilai Rp 700 juta dari tujuh orang yang telah mengembalikan uang suap tersebut. “Uang itu telah disita dan menjadi barang bukti,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, lanjut Basaria, KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD dan pejabat Jambi. “Pekan ini direncanakan akan memeriksa 33 saksi,” ujarnya.

Perkara tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang sedang diproses KPK di Jambi, mulai dari suap oleh anggota DPRD Jambi Supriyono, dan perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh Zumi Zola. Dalam kasus pemberian suap ini, KPK menyangka Zumi melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Tipikor, juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Zumi sebagai tersangka dalam dugaan menerima suap Rp 6 miliar terkait dengan izin proyek di Provinsi Jambi. ERY

Share

Check Also

LPDB-KUMKM Perkuat Modal KSU Jatirogo

Thejak.co-Pinjaman modal melalui dana bergulir LPDB-KUMKM kepada pelaku usaha KUMKM terbukti mampu membawa perubahan ekonomi ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *