Minggu , 15 Juli 2018

Tolak Akuisisi Pertagas ke PGN, SPPG Ancam Mogok Kerja

Serikat Pekerja Pertamina Gas (SPPG) menolak akuisisi Pertagas dengan PGN.

THEJAK – Aksi penolakan akuisisi Pertagas ke PGN terus berlanjut terus bergelora. Kali ini Kali ini datang dari Serikat Pekerja Pertamina Gas (SPPG) se Jawa Barat. Sejumlah pekerja melakukan pernyataan sikap menolak akuisisi tersebut di di Kantor unit pertagas distrik Tegal Gede Cikarang Bekasi, Jumat (13/7).

Ketua Serikat Pekerja Pertamina Gas (SPPG), Nugeraha Junaedy mengatakan, penolakan ini lantaran 43 persen saham PGN dikuasai oleh swasta/publik. Dari dominasi kepemilikan swasta tersebut, hampir mayoritas dikuasai oleh asing. Sedangkan Pertamina murni milik negara. Artinya, langkah pemerintah sama saja menjual aset negara ke asing.

“Tindakan akuisisi tersebut, sambungnya, berpotensi menimbulkan kerugian Negara. Pertagas sebagai perusahaan yang sehat memiliki proyeksi keuntungan bisnis yang baik, 100 persen sahamnya berpotensi divaluasi menjadi lebih rendah dari nilai yang seharusnya,” kata Nugeraha.

Nugeraha mengatakan, gas bumi adalah salah satu sumber energi penting bagi negara yang memiliki peran vital menjaga ketahanan energi nasional, sudah sepatutnya gas bumi dikelola oleh negara bukan publik sesuai yang tertulis pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2.

“Tindakan akuisisi Pertagas oleh PGN tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian negara, dan patut diduga adanya tindakan penyalahgunaan wewenang yang bertujuan menguntungkan sekelompok pihak tertentu saja,” tegasnya.

Nugeraha memaparkan, Pertagas merupakan perusahaan yang sehat dan memiliki proyeksi keuntungan bisnis yang baik, 100 persen sahamnya berpotensi divaluasi atau valuasi direkayasa menjadi lebih rendah dari nilai yang seharusnya.

“Terutama jika terdapat oknum-oknum pengambil keputusan mengidap moral hazard, dan pihak swasta atau asing yang berkepentingan ikut bermain untuk mengeruk keuntungan bisnis nasional,” tuturnya.

Ia menilai jika proses konsolidasi melalui akuisisi Pertagas oleh PGN dilakukan terburu-buru, hanya berdasarkan opsi yang tercepat tanpa memperhatikan kajian aspek-aspek terkait secara komprehensif.

“Berdasarkan pertimbangan itu pihaknya dalam naungan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) bersama seluruh pekerja pertamina menolak akuisisi pertagas oleh PGN dan menuntut Conditional Sales and Puschase Agreement (CSPA) dibatalkan serta prosesnya dihentikan,” pungkasnya.

Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, Nuegraha mengatakan, pihaknya akan melakukan mogok kerja secara nasional. “Mogok kerja juga sudah diatur dalam undang-undang,” katanya.

HDS

Share

Check Also

Sam Aliano Yakin PAN Jadi Kunci Kemenangan di Pilpres 2019

thejak.co – Calon presiden Sam Aliano bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *