Rabu , 19 September 2018

Ketua & Anggota Pansus Micorsel Jangan Sembunyi Seperti ’Hantu’

Tiang mokrosell masih berdiri tegak di sejumlah lokasi di Ibukota Jakarta.

thejak.co – Panitia khusus (Pansus) microsel DPRD DKI semakin tidak jelas. Sejak 2 Februari 2018, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi membubuhkan, tanda tanga surat pengajuan pembentukan hak dewan untuk menyelidiki berdirinya tiang microsel di atas lahan pemprov tidak bayar sewa.

Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji menilai, teman-teman dewan yang ngotot meminta pansus microsel tidak miliki rasa malu.

Sebab, sampai sekarang mereka tidak menindaklanjuti penyelidikan dugaan adanya pelanggaran oleh perusahaan microsel.

’’Harusnya, malu. Waktu itu, nekan-nekan, hujat Ketua DPRD DKI, menuduh, dan mendesak agar disetujui. Namun, setelah disepakati tidak berjalan. Mana yang dulu teriak-teriak sok suci,’’ kata Ongen kemarin.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura DKI itu menegaskan, jika Pansus Microsel tidak berjalan setelah disetujui Ketua DPRD dan ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan DKI. Bahwa pendirian tiang microsel di atas lahan pemprov merugikan keuangan DKI.

Dia memimta, Ketua Pansus Microsel menindak lanjuti surat Ketua DPRD DKI dan temuan BPK. Sebab, itu bisa masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk pembangunan di Jakarta. ’’Ini harus diseriusi. Audit Badan Aset Daerah dan PTSP DKI,’’ tegas Ongen.

’’Panggil semua yang terlibat. Dewan yang dulu teriak-teriak bagaikan malaikat, sok paling bersih, sok paling peduli mana. Jangan, bersembunyi, seperti seperti Hantu,’’ tegas dia dengan nada tinggi. ’’Hanura sangat mendukung membongkar itu,’’ lanjutnya.

Dia menjelaskan, berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2017 menemukan 5,507 menara seluler dibangun sembilan perusahaan penyedia infrastruktur menara telekomunikasi, semuanya bermasalah.

Temuan BPK itu, selain ada yang tidak memiliki Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PMK) atau Surat Pernyataan Kesanggupan sesuai yang disepakati dengan Pemprov DKI. Ada ada yang tidak membayar sewa atas lahan milik Pemprov yang digunakan.

Atas kondisi ini, BPK menilai kalau keberadaan 5.507 menara selular yang berdiri dilahan milik Pemprov DKI tersebut melanggar Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah, melanggar Pergub DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Pergub DKI Nomor 225 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah.

’’Ini sudah terang benderang. Ayo pansus jalan lagi. Malu lah, sama warga Jakarta. Ayo dewan yang teriak-teriak kembali jadi malaikat lagi,’’ ucapnya.

Di antara, sembilan perusahaan tersebut adalah PT Dayamitra tercatat memiliki 228 menara seluler, PT DAS memiliki 11 menara, PT BITTN memiliki 355 menara, PT BTS memiliki 3.338 menara, PT QI memiliki 12 menara, PT ISI memiliki 396 menara, PT MDC memiliki 400 menara, PT IBS memiliki 744 menara dan PT MTI memiliki 23 menara. BCR

Share

Check Also

Forum Betawi Bersatu Berharap Anies-Ghoni Bisa Pimpin Jakarta

thejak.co – Organisasi massa (Ormas) Betawi kembali memberikan dukungan pada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *