Rabu , 19 September 2018

Notaris #2019PrabowoPresiden Curangi Sistem Kemenkumham?

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.

thejak.co – Notaris Ilwa yang mendaftarkan perkumpulan #2019PrabowoPresiden ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menepis anggapan yang menyebutnya mengakali sistem registrasi secara online.

Notaris yang berkedudukan di Tangerang itu memastikan tak menggunakan permainan kata untuk mengelabui sistem di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham.

“Benar saya yang daftarkan. Itu bukan akal-akalan, tetapi keinginan dari klien saya,” tegas Ilwa.

Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menuding Ilwa mengakali sistem online dalam permohonan pendaftaran perkumpulan ataupun organisasi kemasyarakatan (ormas) di Ditjen AHU. Merujuk UU Ormas maka nama instansi pemerintah tidak boleh digunakan untuk menamai perkumpulan.

Namun, Ilwa menampik tuduhan Yasonna. Menurutnya, tudingan itu hanya tafsiran Kemenkumham. “Tafsiran mereka saja. Boleh ditanya kepada pendiri gerakan ini, sama sekali tidak ada akal-akalan di sana,” tegas dia.

Ilwa sebelumnya mendaftarkan perkumpulan #2019PrabowoPresiden ke Ditjen AHU Kemenkumham. Selanjutnya, perkumpulan itu terdaftar sebagai badan hukum berdasar Keputusan Kemenkumham No. AHU-0010834.AH.01.07 tahun 2018.

Pengesahan diberikan sesuai dengan salinan Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2018 yang dibuat oleh Ilwa di Tangerang Selatan.

Keputusan Menkumham itu ditetapkan di Jakarta pada 3 September 2018 yang ditandatangani Plt Dirjen Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar, atas nama Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly kembali memberi penjelasan terkait kabar tagar #2019PrabowoPresiden yang dikabarkan terdaftar di Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Yasonna membantah #2019PrabowoPresiden telah terdaftar di Kemenkumham. Menurut Yasonna, memang ada notaris yang mendaftarkan TAGAR2019PRABOWOPRE SIDEN.

Menteri Yasonna menuding notaris itu menyiasati dengan mendaftarkan dengan nama TAGAR2019PRABOWOPRE SIDEN.

“Jadi perlu saya tegaskan kalau ada #2019PrabowoPresiden itu penyiasatan dan melanggar undang-undang,” ujarnya.

Yasonna mengatakan, alasan penyiasatan itu dikarenakan menurut Pasal 59 ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Disebut dengan tegas melarang nama instansi pemerintah digunakan sebagai nama perkumpulan.

Maka, bila ada yang memohon nama perkumpulan memakai nama presiden, sistem AHU online di Kemenkumham akan menolaknya. Tetapi, ada notaris yang nakal menyiasati dengan mendafarkan badan hukum perkumpulan: TAGAR2019PRABOWOPRE SIDEN.

“Notaris yang mendaftarkan badan hukum perkumpulan itu agak nakal,” kata Menteri Yasonna.

Yasonna menambahkan, Ditjen AHU Kemenkumham akan menolak nama badan hukum perkumpulan #2019PrabowoPresiden lantaran membawa nama presiden. Namun, pendaftar badan hukum perkumpulan itu mendaftarkannya dengan nama TAGAR2019PRABOWOPRE SIDEN.

“Kata PRESIDEN tidak tertulis satu. Tapi ada pemisahan kata PRE dan SIDEN. Nama perkumpulannya TAGAR2019PRABOWOPRE SIDEN,” ucapnya. DED

Share

Check Also

Premium Harus Diadakan di Jawa dan Pasang Listrik Baru akan Digratiskan

thejak.co – Masyarakat mendapat kabar gembira. Karena, sebentar lagi pemasangan listrik baru akan digratiskan dan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *