TheJAK
thejak.co - Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) di Kab. Bekasi pastinya berpengaruh terhadap dunia industri yang mesti menanggung ongkos gaji karyawan.
Meski naiknya UMK sudah dipikirkan secara matang antara antara dunia usaha, buruh dan pemerintah. Tetapi ada faktor lain yang membuat dunia usaha cemas, seperti faktor siklus ekonomi 10 tahunan.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi sendiri berharap tidak ada dampak negatif dari kenaikan UMK di akhir tahun ini. Keputusan UMK tersebut tentunya, sudah dilakukan dengan kajian yang maksimal.
“Tentunya, kenaikan UMK itu kan sudah ada kesepakatan dewan pengupahan dan tenaga kerja.
Jadi tidak asal menaikan saja, sudah ada kajian yang mendalam. Saya yakin tidak akan berdampak negatif terhadap perusahaan ke depannya,†jelas Ketua Kadin Kabupaten Bekasi, H. Obing Fachruddin.
Pihaknya berharap tidak ada PHK besar-besaran yang terjadi di 2018. Apalagi, kata dia, jika dibanding dengan Karawang, UMK Kabupaten Bekasi masih di bawahnya.
Seperti diketahui, jika UMK Kabupaten Karawang lebih besar yaitu Rp 3,9 juta dari Kabupaten Bekasi diangka Rp 3,8 juta.
“Ya jangan sampai ada PHK besar-besaran, harus ada item yang disiasati oleh pengusaha, harmonisasi industri dengan pekerja harus betul-betul terjad,†harapnya.
Jika terjadi PHK, sambungnya, tentunya pengangguran akan bertambah banyak. Naiknya jumlah angka pengangguran tentunya akan memicu masalah sosial baru di masyarakat.
Pihaknya meminta agar para pekerja dapat mengimbangi kenaikan UMK itu dengan kinerja yang lebih maksimal. Jangan sampai UMK naik tetapi produktifitas karyawan menurun.
“Pengusaha ya harus bisa meminimalisir PHK, sementara pekerja harus meningkatkan produktifitasnya,†ujarnya. Apalagi Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri yang strategis di banding wilayah lainnya. Misalnya saja dibanding dengan Pangandaran yang UMKnya paling kecil.
“Ya wajar Kabupaten Bekasi lebih besar karena strategis wilayanya,†tandasnya. CUP/BUD
