TheJAK
thejak.co - Setelah tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), artis Inneke Koesherawati menghilang.
Hilangnya mantan artis bintang panas ini tak terlihat di acara meet and greet dan penandatanganan buku terbaru karya Marini Zumarnis di sebuah mall yang berada di kawasan Karawaci, Tangerang, Minggu (22/7).
“Inneke berhalangan hadir. Tapi Marini hadir,” ujar Sumartini Puspa Dewi, pembawa acara dalam acara tersebut di kawasan Karawaci, Tangerang, Minggu (22/7).
Pembawa acara kemudian menjelaskan apa saja pesan yang disampaikan dalam buku berjudul ‘Inneke & Marini’s Journey Hi Darl.
“Buku ini lengkap tentang persahabatan, tentang hijrah beliau dari belum berhijab hingga berhijab, dan tentang makna kehidupan,” lanjutnya.
Marini dan Inneke memang memiliki hubungan persahabatan yang sudah cukup lama. Marini pun mengungkapkan arti persahabatan bagi dirinya.
“Dan persahabatan itu juga yang membuat kita lebih maju terhadap segala sesuatu, terus mensupport kita apabila menginginkan sesuatu,” ungkap Marini.
Marini pun sempat terkejut saat mendengar kabar diamankannya Inneke oleh KPK untuk dijadikan saksi atas operasi tangkap tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
“Saya belum bisa hubungi Inneke. Yang penting kita nggak boleh berburuk sangka kepada seseorang. Saya sebagai sahabat selalu mendoakan dia yang baik,” ujar Marini saat ditemui di kawasan Karawaci, Tangerang, Minggu (22/7).
Sejauh ini Marini belum mengetahui kondisi sahabatnya itu. “Jujur saya belum tahu keadaan Inneke, jadi mohon doanya semua,” ungkap Marini.
Bintang sinetron ‘Bidadari’ tersebut juga mengaku belum bisa menghubungi Inneke. Ia mengaku juga khawatir dengan kondisi sang sahabat.
“Saya belum bisa hubungi Inneke. Yang penting kita nggak boleh berburuk sangka kepada seseorang. Saya sebagai sahabat selalu mendoakan dia yang baik,” paparnya.
Marini meminta agar orang-orang tak cepat-cepat berburuk sangka terhadap kejadian yang menimpa sahabatnya, Inneke Koesherawati.”Mendengar berita itu saya juga kaget, tapi enggak boleh suudzon dulu,” kata Marini.
Bukan karena Inneke adalah sahabatnya, tetapi menurut Marini siapa pun itu yang terkena masalah ketika belum ada putusan sebaiknya tak langsung dilabeli negatif.
“Kita tanya dulu cerita yang sebenarnya apa, terjadinya apa. Yang penting kita enggak boleh berburuk sangka kepada seseorang,” kata Marini.
Sebagai teman dekat Inneke, ia hanya bisa memberi dukungan moril dan doa untuk saat ini. “Minta doanya mudah-mudahan diberi ketabahan, keikhlasan. Saya sebagai sahabat selalu mendoakan dia yg baik. Karena dari yang dulu juga kami saling menguatkan dan saya yakin Inneke orangnya baik,” ucap Marini.
Pemeriksaan terhadap Inneke Koesherawati terkait OTT Kalapas Sukamiskin telah selesai. Istri Fahmi Darmawansyah itu pun dilepas.
Inneke terlihat keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta, Sabtu (21/7). pukul 21.02 WIB dengan wajah pucat. Matanya tampak basah.
Tak sepatah katapun diucapkan Inneke yang mengenakan hijab putih. Dia hanya berjalan gontai melewati wartawan yang telah menantinya.
Inneke berjalan dari lobi gedung KPK menuju mobil Toyota Alphard yang membawanya pergi meninggalkan KPK.
Dalam kasus ini Inneke masih berstatus sebagai saksi.
Jokowi Harus Ganti Menkum HAM
Peneliti ICW Emerson Yuntho meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot Menkum HAM Yasonna Laoly. Menurutnya bobroknya pengawasan di lapas-lapas bisa menggerus elektabilitas Jokowi.
“Sebaiknya Jokowi mengganti Pak Yasonna karena memang, jadi justru performance-nya Jokowi menurun akibat tidak diurus dengan baik. Kan ada isu, soal penjara, kedua revisi undang-undang KUHP,” ujar Emerson.
Econ, sapaan karibnya, juga mempertanyakan komitmen antikorupsi Yasonna dan jajarannya. Apalagi, dengan penetapan Kalapas SukamiskinWahid Husen sebagai tersangka dalam kasus jual-beli fasilitas dan pemberian izin menunjukkan praktik korupsi juga terjadi di Lapas.
“Jadi komitmen antikorupsinya Pak Yasonna patut diragukan untuk menyelesaikan problem itu terhadap KPK, upaya bersih-bersih lapas dari praktik korupsi itu kan nggak terjadi,” jelasnya.
Menurut data BNN, kata Econ, di lapas-lapas bandar narkoba juga ditemukan praktik suap. Sehingga, Jokowi harus melakukan evaluasi terhadap Yasonna.
“Ini bukan kejadian kali pertama kasus penjara jadi praktik korupsi suap menyuap. Problemnya kan bukan cuma ini di (lapas) korupsi, tapi di lapas bandar narkoba ditahan juga muncul praktik suap-menyuap ini. Data BNN bilang lebih dari 50 persen peredaran narkoba ada di penjara, artinya fungsi pengawasan tak berjalan,” terangnya.
Kalapas Sukamiskin Wahid Husen menjadi tersangka kasus suap jual fasilitas napi korupsi di Lapas Sukamiskin. Econ meminta KPK untuk mengusut seluruh mantan Kalapas Sukamiskin terkait temuan sel mewah di lapas yang berlokasi di Bandung itu.
“Menurut saya KPK harus usut keterlibatan kalapas sebelumnya, karena fenomena ini nggak terjadi di Kalapas yang baru aja. Tapi fenomena ini terjadi di Lapas Sukamiskin jauh sebelumnya,” kata Econ.
Langkah itu didorong ICW karena kasus suap di lapas bukan hal yang baru. Econ bahkan menduga ada mafia yang bermain untuk jual beli sel mewah di Sukamiskin.
“Sebaiknya juga usut karena hal yang serupa soal sel mewah koruptor itu, izin sakit itu bukan kali yang pertama. Jangan-jangan memang sudah ada mafianya,” katanya.
Econ juga tegas meminta Presiden Jokowi agar mengganti Yasonna Laoly dari jabatan Menkum HAM. Sebab, Yasonna dinilai tak menunjukkan komitmen antikorupsi.
Pihak Istana Kepresidenan menerima saran dari ICW. “Sebagai sebuah saran dan masukan tentu baik sebagai bentuk kepedulian ICW,” ujar juru bicara Presiden, Johan Budi SP saat dimintai konfirmasi, Minggu (22/7).
Hal yang disoroti ICW adalah lemahnya pengawasan Yasonna terhadap lapas-lapas. Menurut Johan, Jokowi memiliki pertimbangan tersendiri untuk mengevaluasi kinerja menteri-menterinya. “Namun Presiden tentu punya mekanisme evaluasi dan ukuran sendiri terhadap kinerja para menteri-nya,” terang Johan.
Sementara itu, KPK membongkar adanya fasilitas mewah dalam sel di Lapas Sukamiskin, Bandung untuk para narapidana korupsi. KPK meminta sel dikembalikan ke standar.
“Seluruh sel di Lapas Sukamiskin dan Lapas-lapas lainnya semestinya dikembalikan sesuai standar,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Minggu (22/7).
KPK mengingatkan agar pembenahan Lapas dilakukan secara serius. Kasus OTT di Lapas Sukamiskin juga diharapkan jadi peringatan bagi Kalapas lainnya.
“Kasus ini kami harap juga menjadi peringatan bagi seluruh Kalapas di bawah Kementerian Hukum dan HAM, agar tidak melakukan hal yang sama. Karena petugas permasyarakatan termasuk kategori Penyelenggara Negara yang dapat ditangani oleh KPK,” ungkapya.
Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Lapas Sukamiskin mendapat kritikan dari anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi. Taufiqulhadi menyebut, OTT di Lapas Sukamiskin hanya operasi ecek-ecek. “Itu adalah OTT ecek-ecek,” ujar Taufiqulhadi, Minggu (22/7).
Pendapat ini disampaikan Taufiqulhadi saat menanggapi permintaan LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menkum HAM Yasonna Laoly terkait OTT di Sukamiskin.
Menurut Taufiqulhadi, itu tak perlu karena masa pemerintahan Jokowi tinggal setahun lagi dan OTT itu menurutnya ecek-ecek.
Taufiqulhadi lalu menjelaskan alasan dirinya menyebut OTT di Sukamiskin cuma ecek-ecek. Dia menyoroti jumlah uang yang ditemukan KPK di lapas seorang narapidana.
“OTT hanya Rp 100 juta, OTT yang adillah. Di situ ada korupsi atau tidak? Di situ kan cuma ada sejumlah kegiatan jual-beli sel yang kemudian di dalam kamar itu ditemukan uang Rp 100 juta mungkin. Itu kan nggak ada relevansinya sama sekali,” sebut Taufiqulhadi.
Selain menyebut ecek-ecek, Taufiqulhadi mencap OTT KPK di Sukamiskin hanya sekadar sensasi. Dia mengatakan KPK ingin terlihat lucu di mata publik.
“Jadi hanya sekadar untuk membuat sensasi saja. Kita itu Komisi III tidak memberikan anggaran KPK untuk hal yang ecek-ecek seperti itu, hanya untuk sensasi seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah agak sedikit aneh, bukan aneh, ini adalah lucu,” tuding politikus Partai NasDem itu.
“Mungkin lembaga ini lembaga yang dulu dianggap orang adalah serius, mungkin sekarang mereka ingin membuat lucu-lucuan. Itu adalah kegiatan yang seperti inilah yang mereka lakukan biar kelihatan lucu sedikit suasananya. Jadi ini adalah lucu-lucuan saja,” tegas Taufiqulhadi.
Menanggapi OTT hanya ecek-ecek, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta Taufiqulhadi mengubah cara pemikiran seperti itu.
“Taufiqulhadi anggota Komisi III yang menganggap OTT KPK di Lapas Sukamiskin hanya operasi ‘ecek-ecek’ pasti tidak paham peta korupsi di seluruh lapas Indonesia,” kata Syarif, Minggu (22/7).
Syarif menilai Taufiqulhadi gagal paham dan tidak mengetahui kalau korupsi di lapas sangat sistematik. Syarif menyayangkan pernyataan Taufiqulhadi. Syarif menyebut, cara berpikir Taufiqulhadi perlu ‘dipermak’.
“Taufiqulhadi sudah pasti gagal paham dan tidak mengetahui korupsi di lapas sebagai sesuatu yang sistematis dan ini patut disayangkan karena seorang wakil rakyat tidak melihat betapa korupnya lapas-lapas di Indonesia. Dia bahkan menganggapnya sebagai hal biasa jika seorang Ka-Lapas bisa mendapatkan dua mobil mahal hanya dalam waktu 3 bulan bertugas,” sebutnya.
“Anggota Komisi 3 seperti ini ‘perlu di-vermak’ (dipermak, red) cara berpikirnya. Bukannya mendukung pemberantasan korupsi di lapas yang menggurita, tapi menganggap kerja KPK hanya cari sensasi. Silakan masyarakat menilai apakah anggota komisi hukum DPR seperti ini layak didukung atau tidak,” tutur Syarif. NH/HDS
