TheJAK
thejak.co - Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung mendukung langkah Jusuf Kalla bersedia menjadi pihak terkait dalam gugatan untuk masa jabatan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebelumnya sempat diajukan oleh pihak lain. Namun karena tidak punya legal standing permohonan itu ditolak MK. Akbar menilai, langkah ini sudah tepat, sebab hanya JK yang sebagai pihak terkait.
“Karena dia memang sudah jadi wapres dan tentunya ingin mengetahui apakah masih boleh atau tidak. Dari sesuai UU atau konstitusi relevan, karena kalau dia boleh, kan bisa dia jadi calon lagi,†kata Akbar di Jakarta.
Akbar mengabaikan pandangan sebagian kalangan yang menyebut langkah JK itu sebagai ambisi ingin terus menjabat. Namun satu hal yang pasti, lanjut dia, JK sebagai warga negara memiliki hak yang dilindungi konstitusi.
Tetapi, kalau MK kelak memutuskan tidak bisa, kata Akbar, JK juga pasti mematuhi itu. Maka JK sebetulnya ingin tahu bagaimana tafsir hukum hakim konstitusi. Bahkan, menurut mantan ketua Partai Golkar itu, ia beberapa kali menerima informasi bahwa sebenarnya Joko Widodo-lah yang menginginkan tetap bersama JK.
Konon, katanya, JK dianggap sebagai calon wakil presiden yang ideal. Akbar juga menilai bahwa JK memiliki perhitungan kalau dia mencalonkan lagi, duet dengan Jokowi lagi, peluang menang tetap terbuka.
“Dia kan mempunyai optimisme kalau dia maju, peluangnya menang tinggi, karena Pak Jokowi sendiri juga mengatakan bahwa cocok; yang tepat itu sebenarnya Pak JK,†ucap Akbar.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, yang mengungkap adanya informasi bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang kebingungan dalam memilih calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi di Pilpres 2019 mendatang.
Hal ini dikatakan Fahri, ketika dimintai tanggapan soal upaya Partai Perindo menggugat aturan di UU Pemilu yang mengganjal Jusuf Kalla kembali diusung sebagai cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ya saya dengar Pak Jokowi bingung, calonnya kalau diambil satu bisa berantem, bisa-bisa dia nggak dapat pendukung. Terutama antara Golkar dan PDIP, kalau ditambah tiga, Golkar, PDIP, PKB,†tutur Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Paling berat menurut Fahri, perebutan antara Golkar dengan PDIP. Partai pimpinan Airlangga Hartarto merasa bila tidak punya calon di Pilpres 2019, bisa-bisa partainya habis di pemilu legislatif (pileg) mendatang.
“Anda bayangkan saja Jokowi itu kan affiliate-nya itu PDIP, sementara PDIP ada masalah karena Pak Jokowi itu tidak sepenuhnya mau menjadi petugas partai. Akhirnya diklaim oleh NasDem, Golkar secara kuat itu dan itu membuat dia (Jokowi) merasa terbebani,†ujar politisi PKS ini.
Dalam perebutan partai-partai pendukungnya itu menjelang pemilu, lanjut Fahri, Jokowi berpikir bahwa JK bisa menjadi solusi agar koalisinya tidak berantem satu sama lain. Maka itu proses judicial review (JR) dalam rangka memuluskan pasangan Jokowi-JK untuk periode kedua.
“Ini yang mau di-JR supaya larangan dua kali berturut-turut itu kepada paket. Jadi kalau paketnya itu Jokowi-JK masih oke, karena waktu itu Pak JK-nya dengan SBY-JK, itu yang diupayakan. Saya kira ini kekhawatiran Pak Jokowi karena partai-partai itu berantem juga,†tutur Fahri. DED
