TheJAK
thejak.co - Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), akan mengikuti Peraturan KPU tentang calon legislatif yang pernah menjadi narapidana. Di mana Tommy pernah menjalani hukuman penjara karena membunuh hakim agung.
“Kita selalu patuhi aturan main yang ada. Karena jelas semua. Kita akan ikuti apa yang ditetapkan KPU,” ucap Tommy kepada wartawan menjawab rekam jejaknya dan syarat nyaleg, di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/7). “KPU pun harus berjalan sesuai dengan UU,” sambung Tommy.
Sebagaimana diketahui, pada 26 Juli 2001, hakim agung Syafiuddin Kartasasmita tewas ditembak di perjalanan oleh Mulawarman dan Noval Hadad. Polda kemudian melacak kasus pembunuhan itu dan menangkap Tommy Soeharto. Tommy kemudian diproses dan dihukum 10 tahun penjara di tingkat kasasi. MA menyatakan Tommy terlibat kasus pembunuhan Syafruddin itu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah selesai melakukan verifikasi bakal calon legislatif (Caleg) DPR RI, termasuk berkas Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto). Tommy Soehartosendiri disebut terkendala dengan statusnya yang merupakan mantan narapidana dengan vonis 10 tahun penjara.
“(Tommy tidak gugur) Bukan narapidana korupsi,” ucap Ketua KPU Arief Budiman kepada wartawan, di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/7).
Namun, sebagai mantan narapidana dengan hukuman lebih dari lima tahun, dia harus mengumumkan melalui media bahwa dirinya telah selesai menjalani massa tahanan. Persyaratan itu wajib dipenuhi oleh setiap narapidana termasuk Tommy. “Butuh declare, cuma umumkan kepada masyarakat dia sudah selesai menjalankan massa pidananya,” ucap Arief.
Namun, Arief belum memastikan apakah Tommy sudah melampirkan dokumen tersebut atau belum. Jika belum, dia harus melampirkan sebelum batas waktu perbaikan persyaratan pada tanggal 31 Juli 2018.
“Saya tidak hafal satu-satu calon. Yang bersangkutan harus menyerahkan seluruh dokumen lengkap kemarin. Pada saat berkas masuk KPU, kalau belum tgl 22 sampai 31 Juli,” ucap Arief.
Ramai-ramai serang Tommy
Tommy Soeharto menyentil pemerintahan pascareformasi. Baginya, tidak ada perbaikan dalam pembangunan di Indonesia.
“Reformasi janjikan KKN hilang, tapi nyatanya makin parah. Utang luar negeri semakin besar. Investasi asing pun semakin dimanja,” kata Tommy, kepada wartawan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/7).
Tommy berharap partainya bisa menang dalam Pemilu 2018. Dengan begitu, dia perubahan Indonesia akan terasa. “Kita bisa lakukan perubahan yang lebih baik untuk Rakyat Indonesia,” ucap Tommy.
Pernyataan Tommy mendapat reaksi dari partai-partai. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Tommy berkaca ke era Orde Baru.
“Sebaiknya ngaca dulu ke era Orba. Lahirnya reformasi itu karena masyarakat muak, KKN merajalela dan jurang kemiskinan sangat lebar,” ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi, Minggu (22/7).
Awiek, sapaan karib Baidowi, juga menyinggung utang luar negeri zaman Orde Baru atau Presiden Soeharto. Bagi Awiek, kondisi bangsa ini sudah membaik setelah reformasi.
“Utang luar negeri saat itu juga besar dan krisis moneter berkepanjangan. Alhamdulillah penanganan ekonomi di era reformasi cukup bagus sehingga tak terkena dampak krismon seperti 1997 yang melahirkan reformasi,” jelas Awiek.
Partai Golkar meminta Tommy berkaca dan menyinggung kejatuhan Presiden Soeharto.
“Seharusnya Mas Tommy mengaca diri sendiri. Saya khawatir itu terkait dengan diri sendiri. Ada istilah begini, bermain air didulang, terpercik muka sendiri,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily, Minggu (22/7).
“Salah satu kejatuhan Pemerintahan Orde Baru waktu kan penyebabnya karena Pak Harto disinyalir melakukan praktik KKN. Sehingga, rakyat melakukan koreksi dengan melakukan demonstrasi mahasiswa ’98,” imbuh Ace.
Ace lalu menyinggung beberapa kebijakan Soeharto yang disoroti rakyat. Ace lalu bicara soal bisnis keluarga Cendana.
“Salah satunya soal pemberian akses kekuasaan dan bisnis kepada lingkaran Pak Harto saat itu, termasuk soal bisnis keluarga Cendana waktu itu,” ungkap Ace.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu kemudian bicara tentang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ace bicara perbandingan keluarga Jokowi dan Soeharto.
“Beda dengan era Pak Jokowi. Anak-anak Pak Jokowi berbisnis tidak memanfaatkan posisi Bapaknya. Mereka ya berbisnis wajar-wajar saja, jualan martabak, bukan jualan mobil nasional. He…he…he…he…,” sebut Ace.
Partai Hanura langsung menyerang Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto yang menyebut KKN makin hari makin parah. “Tommy sangat paham tentang KKN karena di era Soeharto dia terlibat langsung bukan?” ujar Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir, Minggu, (22/7). NH
